coretan veteriner

Satwa liar merupakan kekayaan alam yang perlu dijaga kelstariannya, melalui upaya konservasi yang dilaksanakan di dalam atau di luar habitat aslinya. Kelestarian satwa liar atau konservasi satwa liar dapat diusahakan dengan dua cara yaitu konservasi in-situ dan konservasi ek-situ, dan dalam hal ini penangkaran satwa liar termasuk ke dalam konservasi ek-situ dimana konservasi ek-situ mempunyai fungsi utama yaitu sebagai fungsi ekologis serta fungsi sosio-ekonomi dan sosio-budaya. Selain itu, penangkaran satwa langka atau satwa liar merupakan salah satu aspek dalam konservasi sumberdaya hayati dimana hal ini diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini memberi batasan pada pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan sumberdaya alam hayati dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi satwa langka dengan usaha penangkaran harus dapat memenuhi tiga kegiatan yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis satwa dan ekosistemnya, serta pemenfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Manfaat dari penangkaran satwa liar (konservasi ek-situ) adalah memenuhi kebutuhan jangka panjang cadangan plasma nutfah, sebagai bahan analisis, bahan penelitian, bahan perkembangbiakan atau persilangan, bahan pemuliaan, sebagai back up satwa liar terhadap jenis satwa liar yang di alam, sumber bahan reintroduksi, pengganti populasi liar untuk riset biologi populasi dan sosio biologinya, untuk pendidikan masyarakat serta untuk obyek rekreasi.

Pelestarian satwa langka Indonesia yang merupakan bagian dari sumberdaya hayati telah menjadi komitmen nasional setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978, yang selanjutnya membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan CITES, selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Convention) melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994.

Pemanfaatan Satwa Liar

Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa langka diatur oleh peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 yang berupa pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, serta pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan satwa liar diawali dari kegiatan penangkapan satwa liar dari alam (habitat alam) ataupun pengambilan satwa liar dari hasil penangkaran terhadap jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES maupun Non-Appendiks CITES baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan satwa liar secara komersial di dalam negri maka harus mendapat izin pemanfaatan komersial dalam negri berupa izin mengedarkan spesimen satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di dalam negri. Sedangkan badan usaha atau orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan satwa liar secara komersial ke luar negri maka harus mendapat izin pemanfaatan komersial ke luar negri berupa izin mengedarkan spesimen satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran ke luar negri.

Perdagangan jenis satwa liar harus diawali dengan penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar dari alam yang merupakan batas maksimal jenis dan jumlah spesimen satwa liar yang dapat diambil dari habitat alam. Penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi. Penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar dilakukan oleh Direktur Jendral PHKA berdasarkan rekomendasi LIPI. Penyusunan kuota didasari bahwa ketersediaan data potensi satwa liar yang menggambarkan populasi dan penyebaran setiap jenis masih sangat terbatas, sehingga membutuhkan peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perguruan tinggi untuk membantu memberikan informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis satwa liar yang dapat dimanfaatkan.

Perijinan dalam penangkapan satwa lair diterbitkan oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) berdasarkan kuota wilayah yang ada. Perijinan badan usaha atau perorangan yang akan melakukan peredaran satwa liar di dalam negri diterbitkan oleh kepala BKSDA dimana badan usaha atau perorangan yang memegang izin sebagai pengedar satwa liar di dalam negri yang akan mengambil atau menangkap satwa berkewajiban untuk mempunyai tempat dan fasilitas penampungan satwa liar yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHKA. Sedangkan peredaran satwa liar ke luar negri harus sesuai izin BKSDA dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan CITES.

Kegiatan penangkaran dan perdagangan satwa langka diperlukan suatu upaya pengendalian dan pengawasan dari tingkat kegiatan pengambilan atau penangkapan spesimen satwa liar, pengawasan peredaran dalam negri serta pengawasan peredaran ke luar negri dan dari luar negri. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Pengendalian dan pengawasan perdagangan satwa juga dilakukan terhadap penangkapan satwa liar dari alam, hal ini bertujuan supaya satwa liar dapat dimanfaatan sesuai dengan izin yang diberikan (tidak melebihi kuota tangkap), supaya penangkapan spesimen satwa liar tidak merusak habitat atau populasi di alam, serta untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup supaya tidak menimbulkan kematian dalam jumlah yang banyak yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar.

Pengendalian perdagangan satwa liar di dalam negri harus dilakukan dengan upaya pengendalian dalam penerbitan SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negri), pemeriksaan stok satwa yang ada pada pengedar ataupun penangkar satwa, serta pemeriksaan stok yang akan dimohonkan SATS-LN atau yang akan diekspor. Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran satwa liar di dalam negri maka BKSDA telah bekerjasama dengan Balai/Kantor Karantina Hewan yang ada di daerah. Sedangkan untuk peredaran ke luar negri maka BKSDA melakukan kerja sama dengan Balai/Kantor Karantina dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, kepolisisn, serta Departemen Perdagangan (Deperindag).

Penangkaran satwa liar atau pemeliharaan satwa liar di luar habitat aslinya (ek-situ) harus dilakukan oleh lembaga konservasi yang dapat berbentuk kebun binatang, museum zoologi dan taman satwa khusus. Kewajiban lembaga konservasi dalam pemeliharaan satwa liar di luar habitat aslinya diantaranya adalah memenuhi standar kesehatan satwa, menyediakan tempat yang cukup, luas, aman dan nyaman, serta mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi lembaga konservasi dalam pengembangbiakan satwa liar di luar habitat aslinya (ek-situ) adalah menjaga kemurnian jenis, menjaga keanekaragaman genetik, melakukan penandaan dan sertifikasi, serta membuat buku daftar silsilah (studbook). Perizinan lembaga konservasi satwa liar diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan setelah divaluasi dapat diperpanjang. Lembaga konservasi satwa liar mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak lembaga konservasi eksitu adalah menerima jenis satwa baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi sesuai dengan izin, memperagakan satwa yang dipelihara dalam area pengelolaannya kepada umum, mengadakan kerjasama antar lembaga konservasi baik di dalam negri maupun di luar negri (dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran jenis satwa, dan bantuan-bantuan teknis), melakukan penelitian jenis satwa liar, menerima imbalan atas jasa yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memanfaatkan hasil penangkaran satwa sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi antara lain adalah membuat rencana karya pengelolaan, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan, memelihara dan menangkarkan jenis satwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempekerjakan tenaga ahli sesuai bidangnya, tidak memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi, serta membuat laporan pengelolaan secara berkala termasuk mutasi jenis satwa.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam penangkapan, penangkaran dan perdagangan satwa liar atau satwa langka dimaksudkan untuk menjaga kelestarian satwa liar beserta habitatnya karena satwa adalah sebagai penjaga ekosistem serta untuk mencegah terjadinya perburuan ataupun perdagangan ilegal satwa liar atau satwa langka.

Penangkaran Satwa Liar

Penangkaran satwa liar di Indonesia yang merupakan suatu bentuk konservasi ek-situ untuk melindungi kelestarian jenis masih mempunyai banyak permasalahan yang harus segera diatasi supaya kelestarian dan keseimbangan ekosistem dapat terwujud. Permaslahan secara umum dalam pengelolaan konservasi ek-situ satwa liar adalah ukuran populasi yang terbatas, hal ini disebabkan oleh luas area pengelolaan/pemeliharaan/penangkaran satwa liar sangat terbatas dan tidak terlalu besar sehingga populasi yang ditampung juga terbatas. Permasalahan umum lainnya adalah terjadinya penurunan kemampuan adaptasi, daya survive dan keterampilan belajar satwa, kondisi ini disebabkan oleh keadaan satwa liar di lembaga konservasi sangat bergantung kepada manusia sehingga sifat alamiahnya semakin lama semakin menurun. Permasalahan lainnya adalah variabilitas genetik satwa liar yang terbatas karena di dalam lembaga konservasi ek-situ, satwa liar hanya mendapat pasangan reproduksi yang sama dalam reproduksinya sehingga akan melemahkan sumberdaya genetik satwa liar. Selain itu, dana yang besar juga merupakan kendala yang dihadapi dalam konservasi ek-situ satwa liar, hal ini disebabkan oleh bentuk lembaga konservasi merupakan suatu bentuk usaha yang padat modal.

Dasar Kebijakan dan Penangkaran Burung

kegiatan penangkaran satwa burung didasarkan pada peraturan pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta PP No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. kegiatan penangkaran burung dan satwa liar lainnya dapat dilakukan di setiap daerah dengan memperhatikan kondisi populasi, habitat dan tingkat ancaman kepunahannya. kegiatan penangkaran burung dan satwa liar lainnya sekaligus koleksinya juga merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pembangunan konservasi sumberdaya alam yang dalam hal ini merupakan implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa perijinan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999, kegiatan koleksi dan penangkaran burung di daerah merupakan bagian dari pengelolaan satwa burung di luar habitatnya (ek-situ) dengan maksud untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis satwa burung. Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan, perkembangbiakan, serta penelitian dan pengembangannya. Kegiatan pemeliharaan burung di luar habitat alaminya mempunyai kewajiban yaitu memenuhi standar kesehatan satwa burung, menyediakan tempat yang cukup luas, tempat yang aman dan nyaman, serta mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan. kegiatan pengembangbiakan jenis satwa burung dilaksanakan untuk pengembangan populasi di alam supaya tidak punah.

pemeliharaan satwa burung di luar habitat alaminya (ek-situ) tidak hanya menitikberatkan pada obyek burung saja tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan lingkungan, yang meliputi lingkungan biologi (habitat burung) dan lingkungan fisik (kandang). Dalam lingkungan biologi harus diperhatikan mengenai tumbuhan yang sesuai dengan habitat burung serta kerapatan dan arsitektur tajuk. sedangkan kandang yang merupakan bentuk lingkungan fisik harus disesuaikan dengan jenis burung yang akan dipelihara (termasuk karakteristik biologisnya), jumlah burung, ketersediaan lahan dan dana, serta kandang harus ditempatkan sesuai dengan peruntukkannya. Tujuan dari kesiapan lingkungan adalah supaya satwa burung yang akan dipelihara dapat melakukan adaptasi dengan baik dan cepat terutama untuk jenis-jenis satwa burung yang membutuhkan lindungan.

Persiapan pemeliharaan satwa burung di luar habitatnya (ek-situ) tidak begitu saja bebas dari permasalahan, beberapa permasalahan dalam penyediaan lingkungan biologi dan lingkungan fisik masih sering dijumpai dalam pemeliharaan maupun penangkaran satwa burung dan satwa liar lainnya, misalnya adalah beberapa penangkar masih belum memperhatikan dalam hal pemilihan lokasi kandang dimana kandang belum ditempatkan pada lokasi yang jauh dari keramaian dimana burung dalam perkembangbiakannya membutuhkan kondisi yang nyaman dan sesuai dengan habitatnya, jika kandang ditempatkan di lokasi yang dekat dengan keramaian maka dapat mengancam keberhasilan pengembangbiakan satwa burung yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada kelestarian satwa burung di alam. permasalahan lain dalam pemeliharaan dan penangkaran satwa burung adalah bentuk dan ukuran kandang yang tidak sesuai peruntukkannya, misalnya ukuran kandang yang tidak disesuaikan dengan ukuran tubuh satwa burung dan populasi burung serta belum terdapat pembagian kandang yaitu belum tedapat pemisahan antara kandang koloni, kandang perkembangbiakan, kandang penyapihan dan kandang karantina.

Pemeliharaan dan penangkaran burung tidak bisa terlepas dari adanya SOP atau prosedur operasional standar untuk mendukung keberhasilan pemeliharaan dan penagkaran satwa burung. penerapan SOP dalam kegiatan pemeliharaan burung dimaksudkan supaya satwa burung yang dipelihara dapat hidup dan berkembangbiak dengan baik. selain itu, manfaat lainnya adalah melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari penyakit yang bersifat zoonosis. SOP yang dibuat harus meliputi tatacara pengadaan, adaptasi dan penempatan burung, pengelolaan pakan dan obat-obatan, pengelolaan kebersihan atau sanitasi kandang dan lingkunag, pengelolaan kesehatan dan pengendalian penyakit, karantina, pengelolaan reproduksi, pembesaran anak, serta pengelolaan sistem pencatatan kejadian dan perkembangan burung (recording).

Walaupun manfaat ekologis dari penangkaran satwa burung relatif kecil tetapi penangkaran terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang cukup besar. Secara sosio-ekonomi, manfaat yang dirasakan dalam penangkaran burung adalah munculnya berbagai pekerjaan masyarakat yang terkait dengan pembuatan sangkar, penyediaan pakan hidup dan perawatan. Manfaat penangkaran satwa burung secara sosio-budaya berdampak pada kelestarian budaya suku tertentu yaitu misalnya budaya suku jawa yang memanfaatkan satwa burung sebagai hewan peliharaan.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: